LPKA Ambon Lantik Pejabat Manajerial, Perkuat Tata Kelola dan Kualitas Layanan

Dalam kegiatan tersebut, Bobby Charlie Leunufna, yang sebelumnya bertugas sebagai Staf Operator Barang Milik Negara (BMN), resmi dilantik sebagai Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan LPKA Kelas II Ambon. ‎‎Pelantikan berlangsung dengan khidmat dan disaksikan oleh jajaran pejabat struktural serta seluruh pegawai LPKA Kelas II Ambon. Prosesi ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam melakukan penguatan sumber daya manusia melalui penempatan pejabat yang kompeten dan berintegritas sesuai kebutuhan organisasi.

‎‎Kepala LPKA Kelas II Ambon, Manuel Yenusi, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. ‎‎"Jabatan adalah bentuk kepercayaan yang diberikan negara. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mampu membangun sinergi dalam mendukung tata kelola keuangan dan perlengkapan yang semakin akuntabel, transparan, dan berkualitas demi peningkatan pelayanan di LPKA Ambon," ujar Manuel Yenusi.

‎Sementara itu, Bobby Charlie Leunufna, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan serta komitmennya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. ‎"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab.

Saya siap bekerja sama dengan seluruh jajaran untuk mendukung pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang tertib, efektif, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan LPKA Kelas II Ambon," ungkap Bobby. ‎Melalui pelantikan ini, LPKA Kelas II Ambon berharap penguatan pada aspek manajerial, khususnya di bidang keuangan dan perlengkapan, dapat semakin meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan bagi anak binaan dapat terus berjalan secara optimal, profesional, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. (AT)