11 Titik BBM Satu Harga di Maluku dan Maluku Utara Resmi Beroperasi
Hadir dalam peresmian SPBU BBM 1 Harga 86.978.21 ini adalah Komite BPH Migas, Eman Salman Arief, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Drestanto Nandiwardhana, dan Bupati Halmahera Tengah yang diwakilkan, serta perangkat pemerintahan dan aparat di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Di saat bersamaan, berlangsung pula peresmian BBM 1 Harga di Fuel Terminal Sorong, yang dihadiri oleh Perwakilan Gubernur Papua Barat oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat Yohan Abraham Tulus, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, I Ketut Permadi Aryakuumara. Pertamina sebagai perusahaan milik negara selalu berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan program program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pemerataan energi yang adil diseluruh Indonesia.
Salah satu wujud nyata dari komitmen pertamina tersebut salah satunya tercermin dalam pembangunan Lembaga Penyalur BBM 1 Harga di daerah 3T yang dimulai sejak tahun 2017. Pertamina telah membangun total 390 lembaga peyalur BBM 1 Harga yang tersebar pada 123 kabupaten di seluruh Indonesia. Adapun 54 kabupaten termasuk kedalam daerah 3T, sesuai dengan Perpres No. 63 tahun 2020.
Sementara itu khusus untuk tahun 2022, sudah terbangun 69 SPBU dari target 92 lokasi. Pertamina ditargetkan untuk bisa membangun 573 SPBU BBM 1 Harga sampai dengan tahun 2024. Region Manager Retail Sales Papua Maluku, Drestanto Nandhiwardhana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa resmi beroperasinya 11 titik BBM Satu Harga di Maluku dan Maluku Utara ini merupakan upaya Pertamina dalam memberikan kemudahan akses energi bagi masyarakat.
βSPBU satu harga ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakselerasi pergerakan ekonomi setempat melalui kemudahan akses terhadap sumber energi. Dengan diresmikannya 11 Titik SPBU BBM Satu Harga ini maka warga sekitar dapat menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesiaβ. Dengan adanya pengoperasian SPBU ini harapannya dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Halmahera tengah, khususnya untuk masyarakat kecamatan Patani Utara dan sekitarnya.
Ujar Drestanto. Sementara itu, Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyatakan bahwa pelaksanaan BBM 1 Harga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestic masyarakat. Di imbangi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Disisi lain dengan adanya penghematan pengeluaran akan BBM ini dapat diikuti dengan penurunan harga sembako, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat sekitar. Dan dengan adanya persamaan harga BBM ini, diharapkan kedepannya dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tambah Eman. Pertamina diharapkan dapat berperan langsung dalam meningkatkan pelayanan energi yang berkeadilan serta dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah 3T.
Tak lupa juga Pertamina mengajak untuk masyarakat dapat selalu mengkonsumsi BBM dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya, agar program BBM 1 Harga ini dapat tepat sasaran. (AT-009)
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Buru Selatan Dapat Tambahan DAU Rp78,16 Miliar, Total Penyaluran KMK 198/2026 Capai Rp80,68 Miliar
3 weeks ago
Dua Laporan Polisi Warnai Polemik Pasar Kai Wait, MOANA LESNUSSA TAK CABUT LAPORAN, Kuasa Hukum Desak Pengusutan hingga Pansus DPRD Bekerja Objektif
1 month ago
Evans Alfons Tanggapi Barbara Joacqualine Imelda Alfons Mengenai Status Ahli Waris dan Putusan Pengadilan
1 month ago
Batu Badaun Legenda Kesetiaan Abadi dari Tanah Maluku
1 month agoRekomendasi Untuk Anda
Ambon Siap Jadi Tuan Runah FASI Nasional 2027, Pemkot Dukung Penuh Rakerwil BKPRMI Maluku
Wabup Bursel Berharap PMI Hadir Lebih Awal Bila Terjadi Bencana Alam
Dipolisikan Oleh Bupati Ricky Jauwerissa, Pendemo Doakn Umur Panjang Bagi Pemimpin Mereka
Ranperda RTRW Masih Dalam Pembahasan Pansus DPRD Maluku
Komisi I Pastikan Seluruh Proses Raja Defenitif Negeri Urimessing Di Kawal