Ambon Menuju Kora Digital: Wali Kota Tegaskan Tak Ada Lagi Pembayaran Tunai di Lingkup Pemkot

Ambon today. com_Ambon, 17 Juli 2025 – Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan digital. Dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon yang digelar di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (17/7), Wali Kota Ambon, Drs.

Bodewin M. Wattimena, M. Si, menyampaikan kebijakan tegas: tidak ada lagi pembayaran tunai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

“Honor kader posyandu, kader BKB, hingga perjalanan dinas tidak boleh lagi dibayar tunai. Semuanya wajib lewat rekening,” tegas Wali Kota, yang disambut dukungan penuh dari seluruh peserta rapat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkot Ambon untuk membangun budaya transaksi non-tunai di seluruh sektor pemerintahan dan masyarakat, guna meminimalisir pungutan liar, meningkatkan transparansi anggaran, serta mendorong literasi dan inklusi keuangan yang menyeluruh.

Tiga Fokus Prioritas: UMKM, Kreativitas, dan Pemuda Digital Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota memaparkan tiga program prioritas Pemkot bersama TPAKD yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah: 1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran Dengan memberdayakan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis akses pembiayaan yang inklusif melalui lembaga jasa keuangan. 2. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sejalan dengan branding Ambon City of Music, pemerintah mendorong pelaku industri kreatif untuk berkembang melalui akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). 3. Pemberdayaan Pemuda di Era Digital Pemuda Ambon didorong untuk mandiri secara ekonomi lewat industri kreatif dan platform digital. “Jangan sampai potensi anak muda justru layu sebelum berkembang. Kita harus bantu mereka berdiri kokoh,” ujar Wali Kota penuh semangat.   Satu Rekening Satu Pelajar: Ciptakan Budaya Keuangan Digital Komitmen menuju digitalisasi keuangan juga diperkuat lewat kebijakan Satu Rekening Satu Pelajar, serta instruksi agar seluruh transaksi di desa dan kelurahan dilakukan melalui rekening. Ini menjadi pondasi menuju inklusi keuangan dari tingkat bawah. “Kita ingin menciptakan budaya keuangan digital.

Kalau pemerintah belum mampu jadi contoh, bagaimana masyarakat bisa percaya?” ucap Wali Kota, menekankan pentingnya keteladanan dari institusi publik. Kolaborasi Menjadi Kunci Perubahan Wali Kota memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, kementerian, dan komunitas yang telah aktif berkontribusi dalam program TPAKD. Dalam acara tersebut, turut disampaikan data kontribusi lembaga jasa keuangan, penyerahan bantuan dari sektor perbankan, dan santunan dari Kementerian Agama sebagai wujud nyata sinergi lintas sektor. “Kita sudah mulai dari kecil: anak-anak TK diajak menabung dan menggambar soal keuangan.

Itu adalah investasi edukasi sejak dini. Tidak ada yang mustahil kalau kita bergerak bersama,” pungkas Wali Kota. Dengan semangat kolaborasi dan digitalisasi, Ambon terus melangkah pasti menjadi kota modern, transparan, dan inklusif secara ekonomi—menjadi contoh nyata bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten.( o. l )