Atapary Sesalkan SMA Siwalima Langgar Komitmen Penerimaan Siswa Baru

Ambon, Ambontoday. com- Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary mengungkapkan kekesalannya terhadap SMA Siwalima Ambon dan Dinas Pendidikan Maluku. Pasalnya komitmen Dinas Pendidikan untuk SMA Siwalima Ambon dengan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dan sudah di setujui oleh Gubernur Maluku untuk penerimaan murid hanya 70 orang dan berasal dari anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dari 11 Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku "Namun SMA Siwalima Ambon telah menerima 90 orang murid dan ada yang berasal dari orang tua yang mampu,"ungkp Ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada Wartawan, senin (13/06/2023)di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon. Atapary mengaku Sudah ada kesepakatan untuk tidak ada titipan-titipan. "Banyak orang yang datang banyak untuk menitip anaknya masuk SMA Siwalima, tapi kita tolak , karena sudah komitmen yang kita putuskan ketuk palu bahwa tidak lagi ada alasan titip-titip,"ucapnya.

Di tambahkannya, Saat rapat Dinas Pendidikan dan SMA Siwalima diminta waktu , agar hari itu tes dan nilai juga keluar . Namun ini ada jedah juga , ini berarti tidak beres penyelenggara penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon. "Kita bilang yang berhak mendapat subsidi itu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu . orang yang mampu itu tidak berhak mendapat subsidi . karena perubahan SMA Siwalima itu sudah di tetapkan.

Kalau dulu awal pembentukan itu kata Atapary, adalah rekonsiliasi. Jadi 11 Kabupaten dan Kota yang masuk itu berimbamg dari segi Agama , supaya dari situ mereka bisah komunikasi bahwa persoalan agama itu tidak ada masalah paska kerusuhan itu. Sehingga itu bisah membawah pesan damai kepada orang-orang di kampung yang mereka berasal .

Inikan sudah tidak relepan , makanya yang kita minta , relepan itu ada subsidi bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu . kalau tidak orang bisah gugat ke Pemerintah Daerah . Kenapa APBD hanya di berikan pada SMA Siwalima, kanapa SMA yang lain tidak, padahal di SMA yang lain juga ada orang yang miskin.

"Ini kita juga akan mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Maluku, kenapa apa yang kita putuskan bersama yang juga sudah di setujui oleh Gubernur, lalu kenapa tidak di laksanakan." ujarnya. Karena itu Komisi IV akan minta tes ulang apa bila menemukan fakta terkait masalah ini.(AT-009).