Dunia Pendidikan Buru Selatan Diterpa Isu Pergantia

Dalam unggahan tersebut, penulis menyebut bahwa pendidikan di Buru Selatan "sudah mati" sejak terjadinya pergantian sejumlah kepala sekolah. Mirisnya, penggantian itu diduga tidak berdasarkan kompetensi dan uji kelayakan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh rekomendasi "tim sukses" politik. Disebutkan pula, terdapat hingga 37 Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang batal diterbitkan karena belum adanya kesepakatan antara pihak tim sukses dengan calon kepala sekolah yang bersangkutan.

Bahkan beredar isu, satu SK bisa dikaitkan dengan nilai nominal tertentu, sehingga menimbulkan kesan bahwa jabatan kepala sekolah menjadi ajang transaksi. Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik. Mereka menilai bahwa ketika jabatan kepala sekolah ditentukan bukan karena kapasitas dan integritas, melainkan karena lobi-lobi politik dan uang, maka dunia pendidikan akan semakin terpuruk. > “Masa dinas pendidikan yang di dalamnya semua orang berpendidikan, semua orang sarjana, tapi diatur oleh tim sukses?

Ini memprihatinkan,” demikian bunyi salah satu kritik dalam unggahan tersebut. Kondisi ini pun memunculkan kekecewaan mendalam terhadap janji perubahan yang sebelumnya pernah digaungkan pemerintah daerah. Publik mempertanyakan komitmen pemimpin daerah yang sebelumnya bertekad memperbaiki kualitas pendidikan, namun justru dinilai membiarkan praktik "jual beli jabatan" terus berlangsung.

Praktik pergantian kepala sekolah yang dianggap tidak transparan itu bukan hanya merusak tatanan birokrasi pendidikan, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan generasi muda di Buru Selatan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat lahirnya kualitas sumber daya manusia terbaik, justru menjadi arena pertarungan kepentingan politik sesaat. > “Kepala sekolah itu dipilih bukan karena pangkat dan golongan, melainkan karena uang dan usulan tim sukses.

Dunia pendidikan jadi amburadul,” lanjut narasi dalam unggahan yang viral tersebut. Berbagai kalangan menilai, jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka kualitas pendidikan di Buru Selatan akan semakin tertinggal dibanding daerah lain. Tidak hanya tenaga pendidik yang dirugikan, tetapi juga para siswa yang kehilangan kesempatan mendapat pendidikan yang bermutu.

Kini, publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk meluruskan kembali arah kebijakan. Masyarakat berharap agar jabatan kepala sekolah dikembalikan pada prinsip profesionalisme, meritokrasi, serta berlandaskan integritas, bukan pada negosiasi politik dan kepentingan jangka pendek. [Nar'Mar >