Wali Kota Ambon Pastikan Digitalisasi Bansos Cegah Salah Sasaran, Siapkan Antisipasi Krisis Air Bersih

Usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (29/7/2026), Wali Kota mengatakan pemerintah masih akan melakukan pencocokan data dengan instansi berwenang, termasuk BPJS, untuk memastikan keakuratan data masyarakat miskin yang menjadi dasar penerima bantuan. "Kami masih bisa melakukan cross-check data. Memang ada laporan masyarakat yang tahun lalu masih dijamin, tetapi tahun ini sudah tidak lagi.

Hal-hal seperti ini yang akan kami telusuri bersama pemerintah pusat dan provinsi," ujarnya. Menurutnya, digitalisasi bansos akan terhubung dengan data pekerjaan, penghasilan, dan identitas penerima sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan. "Kalau sudah terintegrasi secara digital, tidak bisa lagi ada data yang tidak sesuai.

Begitu status ekonomi seseorang berubah, otomatis akan keluar dari kelompok penerima bantuan," jelasnya. Selain itu, pemerintah juga akan membuka mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa terjadi kekeliruan dalam pendataan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino.

Pemerintah Kota Ambon telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk bersiaga menghadapi kemungkinan krisis air bersih. "Kalau nanti terjadi kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan kembali melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu menjadi langkah antisipasi pemerintah," katanya.

Pemerintah berharap langkah digitalisasi bansos dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Ambon. (AT/OM)