Warga Oki Lama Tolak Pergantian Pejabat Kades, Suara Protes Menggema di Media Sosial

Warga Oki Lama Tolak Pergantian Pejabat Kades, Suara Protes Menggema di Media Sosial Ambontoday. com - Namrole – Maluku - Gelombang penolakan muncul dari masyarakat Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, menyusul pergantian pejabat kepala desa yang dinilai sarat kepentingan. Melalui sebuah pernyataan terbuka di grup media sosial Buru Selatan, warga dengan lantang menyuarakan sikap menolak kehadiran pejabat kepala desa baru, Moh.

Nazar Solissa, menggantikan pejabat lama, Roing Lesnussa. Dalam narasi yang mengalir penuh emosi, masyarakat menegaskan bahwa pergantian tersebut dilakukan tanpa musyawarah, seakan bersembunyi di balik tirai kepentingan pribadi. “Kami, generasi muda Oki Lama, dengan tegas menolak pergantian PJ baru yang dilakukan secara diam-diam dan penuh kepentingan tersembunyi,” demikian salah satu kutipan dari pernyataan warga.

Mereka menuding ada pihak yang “bermain di belakang layar,” yang dinilai telah melukai persatuan dan menciptakan luka sosial di tengah masyarakat. “Kalian berhasil memecah belah desa kami dengan kemunafikan yang kalian ciptakan sendiri,” tulis mereka dalam pernyataan yang bernada kecaman. Lebih jauh, warga menuntut transparansi, keadilan, dan penghormatan atas suara rakyat.

Mereka menegaskan bahwa setiap keputusan menyangkut kepemimpinan desa semestinya lahir dari musyawarah dan aspirasi kolektif, bukan titipan segelintir pihak. Seruan itu pun ditujukan langsung kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan, La Hamidi, serta pejabat kabupaten terkait. Warga mendesak agar pemerintah daerah tidak menerima mentah-mentah informasi yang datang dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu melakukan audiensi langsung dengan masyarakat.

“Jangan pernah jadikan jabatan bapak atau kalian setara dengan jabatan Tuhan, yang mengambil keputusan tanpa mendengar rakyat,” tegas mereka. Bagi warga Oki Lama, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan transparansi, musyawarah, dan keadilan. Mereka berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog, agar kebijakan yang diambil tidak mencederai rasa keadilan, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. [Nar'Mar] .