Apresiasi Tuntutan Demo Aksi Emperen, -Kapolres : Harus Ada Yang Bertangujawab -Kejari : Khawatir Alat Bukti Dihilangkan

Romi Agusriansyah, yang menerima perwakilan pendemo di ruang Reserse Polres, Senin (30/9), mengungkapkan dengan adanya aksi emperan ini merupakan suatu bentuk dukungan kepada Polres agar bisa menindaklanjuti apa yang menjadi pembahasan badan anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) berkaitan dengan dana Rp9,3 milyar ke Polres MTB.  "Walaupun dalam kesempatan terakhir, saya sudah klarifikasi bahwa Polres tidak pernah terima anggaran bansos dari dana tak terduga covid-19 tahun 2020 dan Pemda juga telah sampaikan bahwa anggaran itu tidak ada. Saya ucap trima kasih atas dukungan kepada kami untuk ungkap benang merah ini," tandas Kapolres Romi.  Orang nomor satu di Polres KKT ini, menegaskan kalau institusi kepolisian tidaklah berdiam diri dalam penuntasan salah input angka milyaran ke polres tersebut. Bahkan sebagai bentuk keseriusan institusinya, Polda Maluku telah menurunkan langsung tim Reskrimsus ke Bumi Duan Lolat. Kedatangan tim Reskrimsus juga bukanlah semata masalah Rp9,3 milyar yang katanya adalah kesalahan pengetikan oleh staf keuangan Pemda.

Tetapi juga berbagai masalah dugaan kasus korupsi yang sementara ini bergulir dan ditangani oleh Polres setempat.  "Jika terjadi kesalahan pembuatan laporan keuangan, ya harus ada yang bertangungjawab," tegas perwira menengah di Polri ini. Tak berbeda jauh dari apa yang disampaikan Kapolres.

Kepala Kejaksaan Negeri MTB Gunawan Soemarsono, menegaskan bahwa saat ini pihaknya sementara menangani beberapa kasus dan perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya dalam tahap penyelidikan yang secepatnya digenjot, lantaran ada kekhawatiran alat bukti dihilangkan. Dengan demikian, meskipun keterbatasan tenaga jaksa yang hanya ada tujuh orang saja. Akan tetapi hal itu bukan suatu beban, bahkan sebagai semangat bagi pihaknya untuk berpacu dengan waktu.  "Sprindik terbit hari ini juga, kami harus kerja. Ada banyak kemungkinan yang harus kami tempuh dan strategi-strategi nya," tandas mantan Jaksa yang pernah bertugas di gedung bundar atau penyebutan lain dari gedung kantor Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Kejari Gunawan, tak menampik kalau kondisi keuangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini morat-marit. Dengan demikian, pihaknya mengupayakan agar bagaimana mengembalikan keuangan negara, selain menjalani hukuman badan.  "Soal penetapan tersangka, kami mohon doa ya," tegas Kejari. (AT/tim)