BPOM Ambon Tetapkan Standar Pelayanan Kesehatan

Ambon, Ambontoday. com- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Badan POM RI menurunkan Standar Pelayanan Kesehatan, maka dengan itu BPOM Ambon secara utuh menetapkan standar pelayanannya bagi masyarakat di Kota Ambon, Jumat (21/5/2021). Kepala BPOM Ambon, Hariani kepada media ini mengakui, ada 3 standar pelayanan yang dipakai.

Tiga standar pelayanan yang dipakai anatara lain ; layanan permintaan informasi, layanan pengaduan, pengujian sampel pihak ketiga atau swasta. Ia menjelaskan, dalam standar layanan permintaan informasi terdapat komponen standar pelayanan dan komponen manufakturing. Adapun komponen standar pelayanan terdiri dari persyaratan ; identitas pelapor, identitas produk, pertanyaan/masalah, konsumen, informasi pensukung, lokasi dan waktu.

Prosedur; menerima permintaan informasi langsung, ketersediaan jawaban, memberikan jawaban. Jangka waktu pelayanan; 1 hari kerja. Biaya; tidak dikenakan biaya.

Produk pelayanan; penerimaan informasi. Pengadaan pengaduan; WA/SMS 0812480022, Telpon 0911342742, email ulpk_ ambon@yahoo. com dan ulpk. ambon@gmail. com Komponen Manufakturing terdiri dari dasar hukum; UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan beberapa UU lainnya. Sarana Prasarana ; ruang pelayanan dan kelengkapan, telpon, wa, media sosial. Komposisi pelaksana; pengawas farmasi dan makanan.

Pengawasan internal; audit internal dan eskternal, verifikasi laporan, supervisi oleh koordinator terhadap petugas. Jumlah pelaksana; 5 orang petugas. Jaminan Pelayanan; sesuai ISO 9001:2015, Timeline sesuai SOP.

Jaminan pelayanan dan Kesehatan; kerahasiaan pelapor dan informasi yang dilaporkan. Evaluasi kinerja pelayanan; melalui survei kepuasan masyarakat yang diisi pelapor. Ia menambahkan, untuk dua standar pelayanan lainnya memiliki kesamaan dan juga perbedaan.

Letak perbedaan yakni pada item prosedur dimana uraiannya menerima permintaan informasi langsung dan menerima pengaduan langsung serta mengajukan permohonan. Sedangkan, pada item biaya tarif terdapat perbedaan pada komponen pengujian sampel pihak ketiga yaitu sesuai PP No.32 tahun 2017 tentang jenis tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Badan POM RI. "Dengan standar-standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tandasnya.(AT-009)