Sabet 5 Piagam, Pemkab SBT Masih Zona Kuning
Berstatus Zona Kuning kendati sebanyak 5 Piagam Penghargaan berhasil disabet sejumlah OPD di lingkup Pemkab SBT. Ke 5 OPD yang berhasil mencapai zona hijau dan menyabet 5 piagam penghargaan masing-masing, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PTSP dan Puskesmas Bula. Kepada wartawan, Kepala Inspektorat SBT Nazarudin Tianotak menyampaikan, hasil penilaian kali ini akan dijadikan acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki semua kekurangan.
"Jadi hari ini kita Kabupaten SBT sudah menerima hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman. Walaupun berhasil menyabet 5 piagam penghargaan, namun belum mampu menempatkan Pemkab SBB pada zona aman atau Zona Hijau. Untuk itu, kita akan melakukan evaluasi serta perbaikan menyeluruh bagi semua OPD dalam rangka pencapaian Zona Hijau," jelas Tianotak. Sementara itu, Kepala Ombudsman Maluku, Hasan Slamat pada kesempatan yang sama menyampaikan, status Pemkab SBT saat ini masih belum berubah yakni Zona Kuning.
"Jadi status Pemkab SBT saat ini belum bergeser yaitu tetap di Zona Kuning. Walaupun sebanyak 5 piagam penghargaan yang diraih namun belum bisa menempatkan SBY di Zona Hijau karena masih kurang 2 poin lagi. Dibanding tahun sebelumnya, nilai Pemkab SBT hanya naik 2 poin saja.
Sebelumnya 2022 itu nilai Kabupaten SBT adalah 73 poin dan di tahun 2023 naik menjadi 75,88 poin," jelas Hasan. Menurutnya, sebenarnya status Zona Hijau bisa dicapai namun karena Dinas Sosial Kabupaten SBT tidak memiliki website sehingga nilai Zona Hijau belum bisa dicapai. Dari 4 Dimensi penilaian, Dimensi Output sangat membanggakan karena dari responden yang diambil keteranganya, rata-rata menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan saat ini.
Selain itu, SP4 Lapor itu juga sudah sangat bagus. "Jadi saya kira Kabupaten SBT ini sudah cukup bagus hanya saja ada catatan penting mesti menjadi perhatian dan diperbaiki ke depan. Kalau untuk satu data, SBT sudah cukup bagus bahkan lebih maju dari kabupaten/kota lain di Maluku, terutama pemanfaatan website.
Hanya saja Dinas Sosial SBY saat ini tidak memiliki website sehingga nilai mereka tidak maksimal," ungkap Kepala Ombudsman.
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
HUT RI 81 Tahun di Tanimbar Gegerkan Peserta Upacara Akibat Beringin TumbangΒ
2 weeks ago
Basarnas Ambon Siap Dukung Keselamatan Pariwisata di Maluku, Pemda Diminta Perhatikan Fasilitas Penunjang
1 month ago
Tauda : Maluku Dapat Investasi 544 Miliar untuk Hilirisasi Peternakan
2 months ago
LPKA Ambon Lantik Pejabat Manajerial, Perkuat Tata Kelola dan Kualitas Layanan
2 months agoRekomendasi Untuk Anda
Dari Tual Menuju Lingerhat, Lansia 70 Tahun Dievakuasi Tim SAR Gabungan Karena Mati Mesin
Lomba Ukulele Sirimau Jadi Ruang Kreativitas Anak dan Pelestarian Budaya Ambon
Segera, Kuasa Hukum Alfons Akan Pidanakan Saniri Negeri dan Pemneg Urimessing
Perkuat Silahturahmi, OJK Maluku Gelar Media Gathering
Bupati Diminta Bubarkan Satgas penanganan Covid-19 MBD